Derapperistiwa.id | Pontianak, Kalbar-
Skandal distribusi BBM subsidi di Kalimantan Barat memasuki babak baru yang lebih terang-benderang, namun sekaligus lebih mengundang amarah publik. SPBU-SPBU nakal diduga bermain mata dengan mafia solar, dan lebih parahnya lagi, Pertamina tahu, tapi diam. BUMN seperti berpura-pura buta dan tuli.
“Kami tahu semua aktivitas SPBU di Kalbar, buka tutupnya pun termonitor lewat CCTV real-time,” ujar Budi, salah satu staf Retail Pertamina Pontianak, dalam keterangannya via telepon pada Sabtu, 12 Juli 2025.
Lalu pertanyaannya: jika semua termonitor, kenapa pelanggaran masih merajalela? Antrean jeriken masih mengular, SPBU buka tutup semaunya, dan BBM subsidi malah lebih sering jatuh ke tangan spekulan daripada nelayan dan petani.
Ketika media mencoba mengonfirmasi langsung ke kantor Pertamina Pontianak, wartawan justru dihalangi oleh sekuriti dan diarahkan ke call center nasional. Bukannya jawaban, yang datang justru kesan penghindaran.
“Dari Depot, diarahkan ke Call Center 123. Lalu dibilang bukan kewenangan kantor Pontianak,” ujar seorang jurnalis yang kecewa berat dengan arogansi petugas keamanan.
Celakanya lagi, surat rekomendasi desa atau BPH Migas dijadikan pembenaran antrean jeriken. Alih-alih mengawal distribusi tepat sasaran, sistem ini justru memberi ruang luas pada mafia untuk menyedot hak rakyat.
“Pengawasan sudah digital, tapi pelanggaran tetap langgeng. Apakah ini ketidakmampuan, atau pembiaran yang disengaja?” – tanya aktivis pemantau migas Kalbar.
Masyarakat Kalbar kini menuntut tindakan tegas dan nyata:
Audit total distribusi BBM subsidi oleh lembaga independen
Transparansi penuh CCTV dan daftar pelanggaran SPBU
Sanksi terbuka untuk SPBU dan oknum terlibat
Penegakan hukum tanpa kompromi
Jika Pertamina dan Satgas BUMN tak bergerak, maka publik akan percaya: mereka bukan sekadar lalai, tetapi juga bagian dari kejahatan.
“Ini bukan sekadar soal solar, tapi tentang keadilan sosial yang diinjak-injak. Jika negara hadir, mafia BBM harus musnah!” ujar salah satu tokoh masyarakat di Sungai Kakap.
Negara tidak boleh kalah. Kalau ini terus dibiarkan, maka rakyat sendirilah yang akan bergerak melawan sistem busuk ini.**(Tim Media).
