Derapperistiwa.id | Pati, Jateng-
Ketika suara rakyat semakin lirih tercekik beban hidup, kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati justru menyayat lebih dalam. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250% menjadi tamparan keras bagi rakyat kecil. Namun bukan hanya angka yang menyakitkan. Pernyataan Bupati Sudewo yang menantang rakyat untuk demo justru membuka luka baru: arogansi penguasa.
“Jangankan 5.000, 50.000 orang saya tidak gentar,” kata Sudewo, dalam sebuah keterangan pers. Pernyataan ini bukan sekadar kata-kata. Ia adalah bom waktu, yang kini perlahan berdetak menuju 13 Agustus hari di mana ribuan rakyat Pati dikabarkan akan menyerbu jalanan.
Namun yang tak banyak diketahui publik: kenaikan PBB-P2 ini tidak hanya memberatkan warga, tetapi diduga kuat menyimpan motif tersembunyi.
Jejak Anggaran yang Buram
Tim investigasi PRIMA menelusuri dokumen APBD Kabupaten Pati tahun 2024–2025. Ditemukan adanya lonjakan kebutuhan pembiayaan proyek-proyek mercusuar yang belum tentu mendesak, namun menelan dana triliunan rupiah. Di antaranya proyek revitalisasi alun-alun, renovasi kompleks kantor dinas, serta perencanaan pembangunan rest area wisata yang mengandalkan dana dari pungutan pajak daerah, termasuk PBB-P2.
Salah satu sumber internal Pemkab Pati menyebutkan, “Kami dapat arahan untuk genjot pendapatan asli daerah. Tapi semua tahu, ini demi memenuhi target proyek yang dari awal tidak realistis.”
Rakyat Dibebani, Pejabat Berfoya?
Di sisi lain, laporan keuangan daerah tahun sebelumnya menunjukkan belanja perjalanan dinas dan honorarium pejabat justru mengalami peningkatan signifikan. Ironisnya, saat rakyat diminta “berkorban demi pembangunan”, para pejabat justru menikmati fasilitas mewah, hotel bintang, dan mobil dinas baru.
“Ini rezim yang memeras rakyat untuk menghidupi gaya hidup elite birokrat,” kata Jamil, aktivis dari AMPB. “Mereka bicara pembangunan, tapi yang mereka bangun cuma citra dan ego kekuasaan.”
Bupati yang Melawan Rakyatnya Sendiri
Tantangan terbuka dari Bupati Sudewo dianggap sebagai puncak ketidakpekaan. Di media sosial, video pernyataan itu viral dan menuai hujatan. “Kalau pemimpin menantang rakyatnya, itu artinya dia tak layak memimpin,” tulis salah satu warga dalam unggahan yang disukai ribuan orang.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tak tinggal diam. Mereka telah menghimpun dukungan logistik dari berbagai wilayah: telur busuk, tomat busuk, dan spanduk raksasa bertuliskan “Kami Rakyat, Bukan Sapi Perah”.
Pertarungan Harga Diri: Rakyat vs Penguasa
Aksi 13 Agustus bukan sekadar demonstrasi. Ini adalah panggung besar bagi rakyat Pati mempertanyakan legitimasi kepemimpinan yang dianggap menyimpang. Di tengah situasi ekonomi yang kian mencekik, langkah menaikkan PBB-P2 secara brutal dianggap sebagai pengkhianatan terhadap mandat rakyat.
“Jika pemimpin tak lagi berpihak, maka saatnya rakyat bertindak. Ini bukan soal pajak. Ini soal keadilan, soal marwah,” ujar seorang tokoh masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Akhir yang Tak Terelakkan?
Sudewo kini berdiri di ujung tanduk. Jika ia tetap bergeming di atas gelombang protes yang kian besar, bukan tidak mungkin gelombang rakyat ini berubah menjadi badai politik yang melengserkan.
Rakyat sudah siap. Telur dan tomat busuk mungkin hanya simbol. Tapi di baliknya ada amarah yang tak bisa dibungkam.
Dan di Pati, satu hal kini menjadi jelas : Ketika rakyat ditantang, mereka tak hanya menjawab. Mereka melawan.**(TIM PRIMA Investigasi).
