KETUA UMUM APJI ANGKAT BICARA! Pemdes Cibuntu Diduga Abaikan Surat Klarifikasi Media, Transparansi Penunjukan Kaur dan Staf Desa Dipertanyakan

NASIONAL500 Dilihat

Derapperistiwa.id | Kab, Bekasi,

Ketua Umum Asosiasi Profesional Jurnalis Indonesia (APJI), Dani Silalahi, angkat bicara menyikapi pemberitaan terkait Pemerintah Desa (Pemdes) Cibuntu yang diduga mengabaikan surat klarifikasi dari media mengenai mekanisme penunjukan Kepala Urusan (Kaur) dan staf desa.

L

Persoalan tersebut menjadi perhatian karena keterbukaan informasi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian penting dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Surat klarifikasi yang dilayangkan media semestinya menjadi ruang komunikasi untuk memperoleh penjelasan resmi dari pemerintah desa atas informasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Namun, apabila surat tersebut benar tidak mendapatkan tanggapan, kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintahan desa.

Dani Silalahi menilai, setiap pemerintah desa harus terbuka terhadap pertanyaan, kritik, maupun kontrol sosial yang dilakukan insan pers selama dijalankan sesuai ketentuan dan kode etik jurnalistik.

Menurutnya, media memiliki fungsi penting dalam menyampaikan informasi sekaligus menjalankan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

PENUNJUKAN PERANGKAT DESA HARUS TRANSPARAN

Persoalan mekanisme penunjukan Kaur dan staf desa juga perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan prasangka maupun dugaan adanya proses yang tidak sesuai ketentuan.

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses pengisian jabatan tersebut dilaksanakan, apa dasar hukumnya, serta apakah seluruh persyaratan dan prosedur yang berlaku telah dipenuhi.

Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat.

APJI DORONG KLARIFIKASI TERBUKA

APJI mendorong Pemdes Cibuntu agar memberikan jawaban resmi atas pertanyaan yang telah disampaikan media. Klarifikasi tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus menghindari berkembangnya informasi yang belum terverifikasi.

APJI juga mengingatkan bahwa hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik harus dihormati, sepanjang informasi tersebut tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hingga berita ini disusun, penjelasan resmi dari Pemdes Cibuntu terkait substansi surat klarifikasi dan mekanisme penunjukan Kaur serta staf desa masih perlu diperoleh.

Publik Menunggu Jawaban!

Persoalan ini diharapkan dapat diselesaikan melalui komunikasi terbuka dan penjelasan berdasarkan fakta serta dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, pemerintahan desa bukan milik pribadi atau kelompok tertentu, melainkan penyelenggara pemerintahan yang mengemban amanah masyarakat.**Tim Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *