Derappeerstiwa.id | Kebumen,
Senin 20 April 2026 – Dunia pers Kebumen hari ini diguncang oleh pernyataan “pedas” bin “nyelekit” dari Ketua Umum Perkumpulan Pimpinan Redaksi Indonesia Maju (PRIMA) sekaligus Tim Relawan Membela Prabowo (RAMBO), Hermanius Burunaung. Menanggapi serangan balik dari oknum media yang mencoba memutihkan dugaan skandal dana hibah PKBM, Hermanius menyebut bahwa penulis berita yang tidak melakukan verifikasi lapangan sebenarnya sedang memamerkan “borok” amatirisme mereka sendiri di hadapan publik.
Dengan gaya bicara yang lugas dan tanpa basa-basi, Hermanius menegaskan bahwa upaya membentengi lembaga bermasalah melalui tulisan tanpa data autentik adalah bentuk penghinaan terhadap nalar sehat masyarakat. Ia menilai, fenomena oknum wartawan yang menyerang karya investigasi rekan sejawat demi membela kepentingan narasumber adalah cermin runtuhnya integritas moral. Baginya, jurnalisme meja makan semacam itu bukan hanya memalukan, tapi telah menelanjangi ketidakberdayaan profesionalisme sang penulis.
Hermanius membeberkan fakta keras bahwa tim investigasi yang dipimpinnya telah melakukan “operasi lapangan” secara detail hingga ke titik koordinat alamat yang tertera dalam dokumen negara terkait bantuan operasional PKBM. Namun, hasilnya mengejutkan,di lokasi yang seharusnya berdiri lembaga pendidikan, hanya ditemukan keheningan tanpa jejak aktivitas. Bagi Hermanius, ketidaksinkronan alamat ini bukan sekedar urusan administrasi sepele, melainkan pintu masuk menuju dugaan “perampokan” uang rakyat secara sistematis.
Ironisnya, dalam drama klarifikasi yang digelar hari ini, pihak pengelola PKBM justru seolah melempar “bom bunuh diri” dengan mengakui secara terbuka bahwa alamat mereka memang telah berpindah. Pengakuan ini, menurut Hermanius, adalah skakmat bagi para penulis berita “pesanan” yang sebelumnya membantah temuan investigasi media Timnya. “Jika pengelolanya saja mengaku pindah, lalu atas dasar apa oknum penulis itu menyalahkan investigasi kami? Ini bukti nyata mereka menulis hanya berdasarkan ‘bisikan’ tanpa pernah menginjak bumi,” cetus Hermanius dengan nada tinggi.
Ketua Umum PRIMA ini menyatakan keprihatinan yang mendalam atas munculnya jurnalisme “pemuas dahaga” yang hanya mampu memoles citra lembaga tanpa berani mengusik fakta fisik. Ia menekankan bahwa seorang wartawan yang memiliki harga diri seharusnya malu jika hanya menyalin narasi narasumber tanpa memverifikasi, mengapa alamat dalam dokumen negara tidak sinkron dengan kenyataan. Alih-alih meluruskan masalah, penulis tersebut dianggapnya sedang memperlihatkan betapa rendahnya standar verifikasi yang mereka miliki.
Hermanius mengingatkan bahwa objek yang sedang dipersoalkan adalah dana publik bernilai miliaran rupiah, yang setiap rupiahnya berasal dari keringat rakyat. Akurasi domisili hukum sebuah lembaga adalah syarat mutlak dalam tata kelola keuangan negara. Jika seorang jurnalis justru memaklumi alamat “gaib” dan menyalahkan media yang membongkarnya, maka integritas jurnalis tersebut patut “diseret” ke meja uji kompetensi.
“Jurnalisme itu tugasnya mengawasi kekuasaan dan anggaran, bukan menjadi bemper pelindung bagi ketidakteraturan. Persoalan alamat PKBM yang berpindah-pindah tanpa pembaruan dokumen resmi adalah bukti nyata lemahnya pengawasan. Menutup mata terhadap kejanggalan ini demi menjatuhkan pihak lain adalah tindakan yang sangat tidak edukatif dan menjijikkan secara profesi,” tegas Hermanius
Sebagai panglima perkumpulan Pimpinan redaksi indonesia maju (Prima) Hermanius menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap kebijakan agar selaras dengan semangat transparansi yang diusung pemerintah pusat. Ia tidak akan membiarkan oknum-oknum di daerah bermain “petak umpet” dengan anggaran negara. Baginya, membongkar kebobrokan adalah bentuk nyata dari bela negara, dan siapa pun yang mencoba menghalangi kebenaran akan berhadapan dengan fakta yang lebih keras.
Hermanius juga menyentil keras gaya penulisan berita yang hanya berdasarkan asumsi dan pembenaran sepihak. Ia menantang para penulis tersebut untuk kembali membuka buku Kode Etik Jurnalistik, terutama Pasal 3 tentang kewajiban menguji informasi secara kritis. Menurutnya, menulis tanpa cek lapangan bukan hanya menyesatkan publik, tapi juga merusak ekosistem pers yang sehat yang seharusnya menjadi anjing penjaga (watchdog) bagi kepentingan rakyat.
“Jangan sampai kartu pers hanya dijadikan alat untuk mencari pembenaran atas ketidakmampuan melakukan investigasi. Seorang jurnalis harus berani menyentuh fakta pahit, bukan malah sibuk merangkai kata manis untuk menutupi kesalahan orang lain. Itu namanya pengkhianatan terhadap profesi,” tambah Hermanius dengan diksi yang menyengat.
Ketua Umum PRIMA ini memastikan bahwa pihaknya tidak akan sedikit pun goyah oleh intimidasi dalam bentuk tulisan-tulisan opini murahan. Baginya, kebenaran jurnalistik akan selalu berdiri tegak di atas podium data dan bukti fisik, bukan di atas retorika konferensi pers yang penuh sandiwara. Tim investigasi di bawah komandonya dipastikan akan terus memburu transparansi hingga ke akar-akarnya.
Ia menutup rilisnya dengan pesan keras bagi oknum penulis berita tanpa verifikasi: “Kembalilah belajar esensi jurnalisme. Jangan mempermalukan diri sendiri dengan tulisan yang hanya menjadi sampah informasi. Rakyat sudah cerdas, mereka tahu mana jurnalis pejuang fakta dan mana jurnalis pemuja narasi penguasa.”
Hermanius Burunaung berkomitmen akan terus menyuarakan kontrol sosial secara konsisten. Ia menegaskan bahwa setiap indikasi kerugian negara yang ditemukan akan segera dilaporkan kepada pihak berwenang agar diproses secara hukum. “Kami tidak akan berhenti sampai setiap sen uang rakyat dipertanggungjawabkan pada domisili hukum yang benar, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku. Ini adalah janji kami kepada publik!” pungkasnya mengakhiri pernyataan.
Tim Redaksi: PRIMA
