Derapperistiwa.id, | NTT,
Beberapa warga, terutama janda dan lansia, mengeluhkan ketimpangan dalam penyaluran bantuan beras yang seharusnya menjadi prioritas bagi mereka.
Program Bantuan Sosial (Bansos) yang digulirkan pemerintah sebagai upaya meringankan beban masyarakat, khususnya kelompok rentan, justru menuai sorotan tajam di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Salah seorang warga yang merasa dirugikan, Hamida Tilaar, mengungkap kekecewaannya terhadap ketimpangan dalam penyaluran bansos beras berdasarkan sejumlah fakta di lapangan.
Dirinya mengaku, beberapa warga yang secara ekonomi lebih mampu justru mendapatkan bantuan, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan justru terabaikan.
“Saya ini janda sudah lama tinggal sendiri. Saya anggap bapak presiden sudah perhatikan hak kami lewat bantuan yang desa kelola. Tapi kenapa kami yang janda dan menderita ini justru jadi penonton,” keluh Hamida mempertanyakan haknya yang dianggap lalai diperhatikan pemerintah desa.
Hamida juga mengungkapkan rasa ketidakpuasannya bahwa meskipun aktif berpartisipasi dalam setiap pemilihan umum, mulai dari tingkat desa hingga nasional, namun ia merasa tidak diperhatikan haknya sebagai warga negara.
“Selama dia (kepala desa) jabat, kami ini tidak dikenal sebagai masyarakatnya dia di desa. Padahal selama pemilihan kepala desa, bupati, gubernur, sampai presiden pun, saya pilih karena saya warga Negara Republik Indonesia,” ucapnya tegas kepada media, Rabu, 18/12/24 di kediamannya.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait mekanisme penyaluran bansos yang seharusnya menyasar tepat kelompok rentan. Ia menduga kuat, ada permainan kepentingan tertentu di balik penyaluran bantuan ini.
“Berulang-ulang kali saya tanya tentang bantuan-bantuan yang ada sampai saya tanya pendataan ini dari mana, jawab dia (kepala desa) tidak tahu. Makanya kami pikir pasti ada permainan untuk kepentingan tertentu,” cetusnya.
Senada dengan Hamida, salah satu warga juga berharap aspirasi mereka dapat tersampaikan ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat tentang proses penyaluran bantuan yang dinilai tidak transparan dan cenderung tebang pilih. Lantaran menurutnya, kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, seperti janda, lansia, dan masyarakat miskin lainnya, justru menjadi korban.
“Kami tidak tahu kriteria apa yang mereka (pihak pemerintah desa) gunakan dalam penyaluran bantuan ini, sehingga terkesan tebang pilih. Yang jelas, kami rasa ini tidak adil. Kami sangat berharap, pemerintah darah termasuk pemerintah pusat bisa melihat dan mendengar aspirasinya kami rakyat kecil yang justru jadi korban oleh pemerintah desa,” ucap seorang warga desa yang enggan disebutkan identitasnya saat berusaha menghubungi wartawan via WhatsApp setelah mengetahui kehadiran wartawan di desa tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari kepala desa Oebelo maupun pemerintah daerah terkait permasalahan ini. (MN)
