Derapperistiwa.id | Jakarta,
Terpilihnya Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2025 – 2030 yang didukung oleh Partai Nasdem, PPP, Demokrat,PKB, PAN, Gelora, Buruh, dan PSI,sesungguhnya membawa angin segar bagi kekuasaan Presiden Prabowo.
Meskipun pasangan ini tak diusung Gerindra, partainya Presiden Prabowo Subianto, namun delapan partai pendukung saat ini berada dalam afiliasi politik KIM Plus, yang saat ini sebagian dari elitnya menjadi pembantu Prabowo.
Maka, Sherly dalam memimpin Maluku Utara,ditengarai akan bekerja dan melayani agenda pusat, salah satu agenda prioritas pusat,yaitu melanjutkan hilirisasi nikel.Nikel masih menjadi komoditas primadona yang terus digenjot pemerintah, dan pelaksanaan program tersebut sudah aktif di Maluku Utara dikutip dari jatam.org Selasa (14/1/2025).
“Dengan demikian,program prioritas pemulihan lingkungan yang telah disampaikan Sherly, justru menjadi pepesan kosong”.
Dalam debat Calon Gubernur kedua pada Selasa 19 November 2024 di Auditorium Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), yang lalu dirinya menekankan pentingnya menjadikan pelestarian lingkungan sebagai prioritas dalam kepemimpinannya.
“Untuk memastikan aktivitas pertambangan tidak merusak ekosistem, yang mendukung sistem kehidupan masyarakat?” dirinya kala itu menegaskan
“Jika saya jadi Gubernur Maluku Utara, saya akan berada di garda terdepan untuk mengadvokasi, pelestarian lingkungan hidup Maluku Utara yang kita cinta, untuk masa depan anak cucu kita dan saya pun akan mengadvokasi masyarakat, “katanya.
Ia pun dengan tegas menggambarkan situasi yang terjadi, akibat dari aktivitas pertambangan.Kemudian ia menyoroti sejumlah kerusakan lingkungan yang terjadi di Teluk Weda, Halmahera Tengah dan Teluk Buli,Halmahera Timur sebagai akibat dari dampak aktivitas tambang nikel disertai pengelolaannya.
Apa yang dikatakan Sherly memang benar,bahwa potret krisis sosial-ekologis terhadap kedua teluk itu dipicu oleh tambang serta industri nikel, mulai dari hilangnya tutupan hutan, banjir,sungai, laut, hingga udara tercemar, warga kehilangan ruang produksi, serta krisis kesehatan.Bahkan ikut mereduksi tatanan sosial hingga ancaman kelangsungan hidup bagi anak dan cucu di masa mendatang.
Perlu diketahui, bahwa dalang dari setumpuk krisis itu berkaitan erat dengan program hilirisasi nikel yang berlanjut, tidak menutup kemungkinan, krisis ini terus meluas menggerogoti tubuh kepulauan Maluku Utara.
Selanjutnya, pernyataan Sherly yang mengatakan bahwa “kami tidak hanya berbicara, tetapi juga akan bertindak dengan langkah konkret untuk merehabilitasi lingkungan Maluku Utara” patut diragukan sekaligus tak bisa dipegang.
Mengingat, selain partai pengusungnya menjadi suksesi kekuasaan Prabowo dan Gibran, ia juga sebenarnya adalah salah satu aktor yang berkepentingan langsung dengan sektor pertambangan serta industri ekstraktif di Maluku Utara.
Sherly Tjoanda diketahui sebagai pengusaha,Jejak gurita bisnisnya bergerak di multi sektor, mulai dari perhotelan, kontraktor atau jasa konstruksi, dan sektor industri ekstraktif.
Adapun industri ekstraktif, yakni PT Indonesia Mas Mulia, PT Amazing Tabara, PT Bela Sarana Permai, PT Karya Wijaya, PT Bela Kencana, dan PT Bela Berkat Anugerah.
Akrobat politik hari ini, mulai dari terpilihnya Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Maluku Utara dengan latar sebagai pebisnis ekstraktif sekaligus diusung oleh partai KIM plus; terpilihnya kandidat yang diusung oleh partai yang terafiliasi dengan KIM plus di kantong utama nikel seperti Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Timur dan Halmahera Selatan; serta penunjukan Bahlil Lahadalia yang menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dengan fokus lebih banyak mengurus sektor energi; menunjukkan pengurus negara tak benar-benar serius menghentikan laju kerusakan dan krisis ekologis yang dihadapi Maluku Utara.
Dengan ambisi pemerintahan Prabowo Subianto yang menggebu-gebu untuk mengejar nilai tambah komoditas nikel, pada 2025.
Maluku Utara akan mengalami kerusakan yang lebih memilukan dibandingkan 2024 dengan eskalasi bencana yang lebih merusak.
(D.Wahyudi)
