Derapperistiwa.id | Jakarta,
Kepercayaan publik terhadap institusi Polri kembali berada di ujung tanduk. Bukan karena isu internal atau kelalaian prosedural, melainkan tudingan keras terhadap Kapolri sendiri yang dianggap mempermainkan hukum di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Puncak kontroversi meledak pada Rabu (2/7/2025), saat sidang pra-peradilan terkait dugaan penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap seorang warga Semarang oleh Polres Blora. Persidangan ini diajukan oleh Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), yang mewakili korban dalam upaya mencari keadilan.
Namun yang terjadi justru memicu gelombang amarah publik. Dua perwakilan dari Polri hadir tanpa Surat Kuasa Khusus dari Kapolri, padahal mereka mewakili sebagai Tergugat I. Tak pelak, Hakim langsung menolak kehadiran mereka karena cacat prosedur hukum.
“Ini penghinaan terhadap pengadilan! Hadir tanpa legalitas sah. Memalukan institusi Polri di hadapan hukum!” tegas Wilson Lalengke, Ketua Umum PPWI, sekaligus alumni Lemhannas RI.
Wilson: Negara Digital, Birokrasi Masih Zaman Batu!
Dalam sidang, pihak Mabes Polri hanya menunjukkan Surat Perintah, bukan Surat Kuasa Khusus. Alasannya? Proses administrasi dari Kapolri disebut butuh waktu lama.
Pernyataan ini langsung disambar kritik tajam oleh Wilson:
“Ini negara digital, kok pikirannya masih analog! Hukum bukan panggung sirkus. Ini pelecehan terhadap akal sehat publik!”
Wilson menduga, ada upaya sistematis untuk mengaburkan proses hukum dan mengulur waktu dengan dalih birokrasi.
Sindiran Pedas: Kapolri Sibuk HUT, Bukan Urus Keadilan!
Tak berhenti di situ, Wilson juga menyentil gaya kepemimpinan Polri yang lebih sibuk merayakan ulang tahun dengan robot anjing dan pertunjukan mewah, ketimbang memperjuangkan keadilan dan melayani rakyat.
“Masyarakat tidak butuh atraksi mahal! Mereka butuh keadilan, bukan pencitraan. Uang rakyat bukan untuk gaya-gayaan!”
Hukum Jadi Mainan Elite? Rakyat Geram!
Insiden ini menjadi tamparan keras bagi sistem peradilan di Indonesia. Ketika aparat penegak hukum sendiri tak patuh hukum, siapa lagi yang bisa diandalkan oleh rakyat kecil?
“Kalau begini terus, ini bukan negara hukum! Ini negara dagelan. Hukum jadi bahan mainan para elite kebal kritik,” seru Wilson penuh geram.
#KapolriDipanggilRakyat Trending, Publik Desak Presiden Turun Tangan
Gelombang kekecewaan tumpah ruah di media sosial. Tagar #PolriMainHukum dan #KapolriDipanggilRakyat viral dan memantik reaksi keras publik.
Kini, sorotan publik bukan lagi soal teknis pengadilan, tapi soal kredibilitas dan integritas institusi hukum.
Rakyat bertanya:
Sampai kapan aparat hukum dibiarkan melanggar hukum? Sampai kapan keadilan hanya jadi slogan di podium?**
Editor : Redaksi
