Derappeeistiwa.id | Muara Enim – Sumsel,
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel membongkar skandal besar pengelolaan anggaran di Kabupaten Muara Enim. Anggaran rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru “digasak” lewat kekurangan volume dan kelebihan bayar proyek hingga tembus Rp17,8 miliar lebih!
Temuan mencengangkan ini memperlihatkan bahwa sistem pengawasan di tubuh Pemkab Muara Enim nyaris lumpuh. Rakyat dibohongi, proyek fisik dikerjakan asal jadi, sementara para kontraktor dan oknum dinas diduga ikut pesta pora dari dana publik.
BPK mengungkap kerugian negara Rp10.344.405.790,20 karena kekurangan volume pekerjaan, dan kelebihan pembayaran Rp7.489.827.317,98 yang harus segera dikembalikan ke kas daerah. Ironisnya, proyek-proyek ini sudah diterima meski hasilnya jauh dari standar, bahkan banyak jalan ditemukan lebih tipis dari spesifikasi!
Paling banyak disorot: Dinas PUPR Muara Enim dengan angka kelebihan bayar yang bikin geram—Rp6,6 miliar lebih! Sejumlah kontraktor ikut disebut:
• CV BPr: Rp164 juta
• CV BSe: Rp306 juta
• CV CBN: Rp40 juta
…dan masih banyak lagi yang harus diungkap ke publik.
BPK tak tinggal diam. Mereka mengultimatum Bupati Muara Enim untuk:
• Perketat pengawasan proyek fisik di seluruh OPD
• Segera tarik dan kembalikan kelebihan bayar ke kas daerah
• Perbaiki sistem kontrak dan pembayaran proyek ke depan
Namun publik bertanya-tanya: “Kenapa harus menunggu dibongkar BPK dulu baru ribut perbaikan?”
Apa saja yang dilakukan para pejabat selama ini?
Ali Sopyan, Wakil Ketua Umum IWO Indonesia, menyatakan keras:
“Ini bukan temuan biasa, ini alarm keras yang menunjukkan ada ‘borok’ besar di tubuh Pemkab Muara Enim. Jangan cuma janji normatif, tapi buktikan dengan aksi tegas. Kembalikan uang rakyat, buka data kontraktor, dan usut semua yang terlibat!”
Ali menambahkan bahwa janji Pemkab menyelesaikan rekomendasi dalam 60 hari harus dipantau ketat publik dan media.
“Kami akan kawal. Jangan sampai ini ditutupi atau dijadikan dagangan politik. Skandal ini menyangkut hak rakyat. Kalau tak ada tindakan nyata, maka Muara Enim bisa dianggap gagal dalam membangun pemerintahan yang bersih,” tegasnya.
Dengan fakta mencolok dan tekanan publik yang terus menguat, kini semua mata tertuju pada Pemkab Muara Enim. Akankah mereka berani membersihkan sarang penyimpangan atau justru makin tenggelam dalam kubangan korupsi anggaran? **(Tim Redaksi).
