Derapperistiwa.id | Karawang,
Kegamangan terhadap belum terverifikasinya sejumlah organisasi pers termasuk Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia) menjadi alasan utama digelarnya konsolidasi tingkat Jawa Barat oleh para Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Sabtu (19/7/2025), di Karawang.
Bertempat di Sekretariat DPD IWO Karawang, pertemuan lintas DPD ini tak hanya menjadi ajang silaturahmi, namun menjadi sinyal kuat atas kegelisahan para pengurus daerah terhadap lambatnya laju pemenuhan syarat administratif untuk lolos verifikasi Dewan Pers.
Ketua DPD Karawang, Syuhada Wisastra, yang juga dipercaya menjadi koordinator kegiatan, menyebutkan bahwa inisiatif ini lahir dari kekhawatiran kolektif atas belum adanya kepastian teknis dari pusat.
“Kami tidak bisa terus menunggu arahan yang bersifat umum. DPD butuh kepastian, instruksi kerja yang konkret, dan langkah nyata dari DPP,” tegas Syuhada dalam sambutannya.
Syuhada juga mengaku tengah menyusun checklist kelengkapan administratif, menyusun ulang strategi pendataan, serta merancang sistem kerja baru agar DPD tak lagi bergerak di ruang abu-abu.
Di hadapan para Ketua DPD dari Kota Bekasi, Sukabumi, Majalengka, Sumedang, Subang, hingga Indramayu, pertemuan ini memunculkan pernyataan sikap bersama: IWO Indonesia harus segera terverifikasi, atau berisiko kehilangan kepercayaan publik dan legitimasi internal.
Ketua Umum IWO Indonesia, dr. NR. Icang Rahardian, SH., MK., A.Ak., dalam arahannya mengakui pentingnya proses ini:
“Verifikasi bukan sekadar formalitas, tapi pembuktian bahwa kita hadir sebagai organisasi wartawan yang profesional dan bisa dipercaya.”
Namun dalam catatan sejumlah peserta, narasi normatif dari pusat harus segera diikuti dengan langkah konkret, termasuk penguatan SDM, pendampingan DPD dalam pengisian dokumen, dan percepatan digitalisasi database organisasi.
“Seluruh DPD sudah siap. Yang belum siap itu mekanisme konsolidasi dari pusat. Jangan sampai kami dibiarkan kerja sendiri, lalu dinilai belum memenuhi syarat,” sindir salah satu Ketua DPD yang hadir.
Tak hanya soal legalitas, isu kesejahteraan anggota juga mengemuka. Ketua Umum berjanji akan mendorong skema program berbasis peningkatan kapasitas dan ekonomi anggota, namun belum dijelaskan formula realisasinya secara rinci.
Susunan Agenda yang Menguatkan Desakan:
Paparan kritis DPD Karawang
Dialog interaktif lintas DPD
Pernyataan sikap bersama terkait tuntutan percepatan
Penandatanganan komitmen
Dokumentasi & publikasi hasil rapat
DPD yang hadir langsung:
Karawang, Kota Bekasi, Sukabumi, Majalengka, Sumedang, Subang, dan Indramayu.
DPD Cirebon dan Garut menyampaikan dukungan tertulis meski berhalangan hadir.
Catatan Kritis:
Jika konsolidasi ini tidak ditindaklanjuti dengan langkah strategis dari DPP, maka potensi disharmoni antara pusat dan daerah tidak bisa dihindari. Dalam suasana pers yang makin selektif dan terstruktur, organisasi tanpa legalitas Dewan Pers hanya akan jadi penonton dalam sistem pers nasional.
Acara ditutup dengan sesi foto bersama – bukan sekadar formalitas, tapi simbol kuat dari desakan bawah yang mulai bersuara ke atas.
