Derapperistiwa.id | Jakarta,
Maraknya praktik pungutan liar berkedok “kebutuhan sekolah” seperti uang kas, pembelian kipas angin, gorden, hingga cat tembok yang dilakukan oknum guru di berbagai sekolah patut dipertanyakan dan dikritisi keras. Ironisnya, hal ini justru menambah beban psikologis dan ekonomi siswa,terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Masrial, Pemimpin Redaksi Media Peduli Pendidikan (MPP), menyuarakan keresahan yang selama ini hanya beredar bisik-bisik: kenapa siswa harus menanggung beban kebutuhan fasilitas sekolah? Bukankah itu tugas pemerintah dan manajemen sekolah?
“Banyak anak yang tak sanggup menyampaikan permintaan uang sekolah kepada orangtuanya. Akibatnya, mereka memutar otak, bahkan sampai mengambil jalan pintas yang bisa menjerumuskan masa depan mereka. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi pengkhianatan terhadap amanah pendidikan!” tegas Masrial.
Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa tindakan ini berisiko membentuk kebiasaan buruk pada anak. Ketika anak merasa dituntut untuk ‘menyumbang’ terus-menerus, apalagi tanpa dasar hukum yang jelas, mereka bisa kehilangan semangat belajar, bahkan berhenti sekolah dan memilih bekerja sebelum waktunya.
“Mereka masih anak-anak. Biarkan mereka belajar, bermain, dan tumbuh tanpa dibebani urusan dewasa. Jangan rusak masa depan mereka hanya demi mengecat dinding kelas,” kritiknya tajam.
Masrial juga mendesak para guru untuk lebih kreatif dan profesional. Ia menekankan bahwa guru yang sejati tidak akan menjadikan murid sebagai ‘ATM berjalan’, melainkan berjuang membina karakter dan intelektual siswa dengan hati nurani.
“Jangan karena alasan ‘untuk kebaikan bersama’, lantas melegalkan pungutan sepihak. Tugas guru adalah mencerdaskan, bukan membebani,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa para guru telah diberikan gaji, tunjangan sertifikasi, dan berbagai bentuk fasilitas oleh pemerintah. Maka, sudah sepantasnya guru mengemban tanggung jawab itu dengan integritas.
Masrial turut menyoroti lemahnya pengawasan dari kepala sekolah, pengawas, hingga pejabat dinas pendidikan. Menurutnya, semua pihak harus turun tangan menindak praktik pungli yang menggerogoti dunia pendidikan dari dalam.
“Jika praktik ini terus dibiarkan, maka kita semua ikut bersalah dalam merusak cita-cita pendidikan nasional dan menghancurkan masa depan bangsa,” tutupnya dengan tegas.” (Pajar Saragih / Redaksi).
