KAMPAR SIAP JADI LUMBUNG PANGAN! Kapolres Kawal Ketat, Wamen Desa Tegaskan Dukungan Pusat

POLRI357 Dilihat

Derapperistiwa.id | Kampar,

Desa Sungai Simpang Dua, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, menjadi saksi lahirnya sejarah baru! Rabu (27/08/2025), Wakil Menteri Desa dan PDT RI, Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA, meresmikan Desa Sentra Produksi Pangan dan Demonstrasi Plot (Demplot) Pertanian dan Perkebunan bersama Koperasi Jasa Jaringan Usaha Bersama (KJJUB) Indonesia Kabupaten Kampar.

Peresmian ini menandai langkah tegas pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Riau mewakili Gubernur Riau, Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, S.Ag, Kapolres Kampar AKBP Boby Putra RS, SIK, Dandim 0313/KPR Letkol Czi Satriady Prabowo, SIP, M.Si, Ketua Umum KJJUB Indonesia Zaghlul Wahab, M.Str, MM, serta tokoh masyarakat dan pelaku UMKM.

Wamen Desa: Desa Kampar Punya Potensi Besar

Dalam sambutannya, Wamen Desa menggugah semangat dengan menegaskan bahwa potensi Desa Sungai Simpang Dua harus menjadi inspirasi nasional.

“Apa yang dilakukan KJJUB Indonesia adalah kerja nyata mendukung program Presiden dalam menciptakan ketahanan pangan. Ini harus jadi contoh bagi kepala desa untuk memanfaatkan setiap jengkal lahan demi jagung, sayur, dan kebutuhan pangan rakyat,” tegas Ahmad Riza Patria.

Kapolres Kampar: Keamanan Harga Mati

Sementara itu, Kapolres Kampar AKBP Boby Putra RS, SIK menegaskan komitmen Polri untuk mengawal ketat program strategis nasional di sektor pangan.

“Kami pastikan keamanan dan ketertiban tetap kondusif. Tanpa keamanan, investasi tidak akan datang. Dan tanpa investasi, pertanian rakyat tidak akan maju,” tegas Kapolres.

Simbol Kebangkitan Desa

Peresmian ditandai dengan penandatanganan plakat, pemotongan tumpeng, dan penanaman jagung pipil secara simbolis oleh jajaran pejabat serta Kades Sungai Simpang Dua.

Langkah ini menjadi bukti konkret bahwa Kampar bukan hanya bicara, tapi bergerak menuju kemandirian pangan, dengan dukungan penuh pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum. **(Pajar Saragih).