Derapperistiwa.id | Jakarta,
Di tengah tuntutan publik yang kian meninggi terhadap transparansi institusi, Mabes Polri melempar peringatan keras kepada jajaran di wilayah. Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa sehebat apa pun sebuah organisasi, akan lumpuh jika tata kelola anggarannya amburadul.
Pernyataan menohok ini disampaikan dalam Rakernis Gabungan Empat Fungsi Pusat Polri 2026 di Rupattama Mabes Polri, Rabu (29/4). Bukan sekadar seremoni, agenda ini menjadi ajang “rapor merah-hijau” bagi jajaran Polda terkait Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2025.
Dalam arahannya yang tanpa basa-basi, Wakapolri mengingatkan bahwa anggaran bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan darah bagi operasional kepolisian di lapangan.
“Tidak ada satu organisasi sehebat apa pun kalau tidak didukung oleh anggaran, dan tidak dilakukan tata kelola penggunaan anggaran yang benar,” tegas Komjen Pol. Dedi Prasetyo.
Pesan ini menjadi sinyal kuat bahwa Mabes Polri tidak akan memberi toleransi bagi satuan kerja yang masih mengelola uang negara secara asal-asalan atau tidak transparan.
Sebagai bentuk tantangan bagi wilayah lain, Polri mengumumkan tiga Polda yang dianggap paling “bersih” dan efektif dalam mengelola anggaran negara:
• Polda Sulawesi Selatan: Jawara di kategori Pagu Besar.
• Polda Riau: Terbaik di kategori Pagu Sedang.
•Polda Kalimantan Utara: Unggul di kategori Pagu Kecil.
Ketiga Polda ini dipatok sebagai standar minimal profesionalisme yang harus diikuti oleh Satker lain jika tidak ingin dicap gagal dalam reformasi birokrasi.
Tak hanya soal angka, Polri juga membedah aspek moralitas institusi. Polda Bengkulu tercatat meraih tingkat kepuasan masyarakat tertinggi, sementara Polda Bali didapuk sebagai role model dalam internalisasi budaya integritas dan kejujuran.
Penghargaan ini seolah menjadi “tamparan halus” bagi Satker yang performanya masih di bawah rata-rata. Wakapolri menekankan bahwa nilai IKPA Polri wajib merangkak naik sebagai bukti nyata akuntabilitas publik, bukan sekadar pemanis laporan tahunan.
Melalui momentum ini, Polri mencoba membuktikan bahwa budaya kompetisi sehat sedang dipaksakan masuk ke seluruh lini. Pesannya jelas: Kelola anggaran dengan benar, atau bersiap menjadi beban bagi reformasi institusi.(Pajar Saragih).
