Keterangan foto : Ilustrasi
Mojokerto – Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Candiharjo kembali menuai kontroversi. Berdasarkan laporan yang diterima dari warga setempat, Kepala Desa (Kades) Candiharjo diduga kuat melakukan praktik “main-main” atau memanipulasi anggaran, yang kerap disebut dengan istilah mark up, dalam penggunaan dana desa.
Dugaan ini muncul setelah beredar issu dari warga tentang rincian anggaran belanja desa yang menunjukkan sejumlah pos anggaran yang dinilai mencurigakan dan tidak wajar.
Beberapa Dugaan marup anggaran antara lain;
– Pengadaan 1 unit komputer dengan nilai anggaran mencapai Rp 20.000.000. Harga ini dinilai jauh di atas standar pasar untuk spesifikasi komputer biasa.
– Alokasi dana untuk Penyertaan Modal BUMDes yang nilainya sangat besar, mencapai Rp 136.478.141. Masyarakat mempertanyakan transparansi dan kejelasan penggunaan dana sebesar ini, serta apakah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga.
Selain itu, terdapat juga pos anggaran lainnya yang turut menjadi perhatian, namun yang paling menjadi sorotan publik adalah dua pos di atas yang dinilai memiliki indikasi penyimpangan yang cukup jelas.
Warga dan berbagai pihak menilai bahwa nominal-nominal tersebut tidak masuk akal dan memunculkan kecurigaan adanya pembengkakan harga atau mark up yang merugikan keuangan desa.
“Uang rakyat seharusnya digunakan sebaik mungkin dan sesuai kebutuhan riil. Tapi kalau melihat angka-angka ini, sangat wajar kalau warga curiga ada yang tidak beres dan diduga ada permainan di dalamnya,” ujar salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat kini menuntut agar pihak berwenang, seperti Inspektorat Kabupaten Mojokerto dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), segera turun tangan melakukan audit menyeluruh. Mereka ingin memastikan apakah penggunaan dana tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku atau justru menyalahi ketentuan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kepala Desa Candiharjo terkait dugaan mark up anggaran ini. Namun, tekanan dari warga semakin kuat agar kasus ini segera diusut tuntas dan dipertanggungjawabkan.(team)