Derapperistiwa.id | Tapung Hulu,
Berbagai unsur pemerintah, legislatif, aparat keamanan, pemerintah desa, pemuda, hingga perusahaan perkebunan dan energi di Kecamatan Tapung Hulu sepakat mempercepat penanganan kerusakan jalan yang menghubungkan Desa Sumber Sari menuju Kantor Camat Tapung Hulu.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam musyawarah lintas sektor yang digelar di Kantor Desa Senama Nenek, Jumat (10/07/2026), sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait kondisi jalan provinsi yang dinilai mengalami kerusakan cukup parah dan mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, serta mobilitas warga.
Pertemuan tersebut dihadiri Anggota DPRD Kampar dari Fraksi PPP Hj. Jasnita Tarmizi, perwakilan Kecamatan Tapung Hulu, Pemerintah Desa Senama Nenek, Kapolsek Tapung Hulu yang diwakili Aipda Romi, SH, Danramil 016/Tapung yang diwakili Serlu Suriadi, unsur BPD, Karang Taruna, tokoh pemuda kecamatan, serta perwakilan sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Tapung Hulu.
Rapat koordinasi terkait perawatan Jalan Zona Dua itu dipimpin langsung Ketua Zona, Abdoel Rachman Chan.
Dalam kesempatan tersebut, Hj. Jasnita Tarmizi menekankan pentingnya percepatan langkah konkret agar kerusakan jalan tidak semakin parah, terutama menjelang meningkatnya curah hujan yang berpotensi menghambat akses masyarakat.
“Kita harus bergerak bersama. Koordinasi, solusi, dan aksi harus berjalan seiring agar masyarakat segera mendapatkan akses jalan yang lebih baik dan aman untuk dilalui,” ujar Jasnita.
Ia juga menyatakan kesiapannya memberikan dukungan dalam upaya percepatan perbaikan jalan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat Tapung Hulu.
Sementara itu, perwakilan Kecamatan Tapung Hulu menyampaikan bahwa persoalan kerusakan jalan tersebut telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kampar dan mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Di sisi lain, keterbatasan anggaran membuat keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting untuk mempercepat penanganan di lapangan.
Dukungan juga datang dari unsur kepolisian dan TNI yang menilai kelayakan infrastruktur jalan menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran aktivitas masyarakat sekaligus mendukung keselamatan pengguna jalan, khususnya pelajar dan warga yang setiap hari melintasi jalur tersebut.
Sebagai daerah yang menjadi kawasan aktivitas perkebunan dan energi, kontribusi perusahaan turut menjadi bagian penting dalam pembahasan. Sejumlah perusahaan menyampaikan komitmennya untuk mendukung perbaikan jalan melalui bantuan alat berat, material, maupun dukungan teknis lainnya sesuai kemampuan dan mekanisme perusahaan masing-masing.
Beberapa bentuk dukungan yang disampaikan antara lain penyediaan alat berat seperti grader dan roller, bantuan material tanah dan batu, hingga dukungan pembiayaan serta koordinasi lanjutan melalui manajemen perusahaan.
Forum juga menyepakati pelaksanaan perbaikan jalan selama satu bulan, mulai 10 Juli hingga 10 Agustus 2026, dengan prioritas pada titik-titik kerusakan yang dinilai paling mengganggu aktivitas masyarakat.
Untuk memastikan pelaksanaan berjalan efektif dan transparan, pengawasan di lapangan akan melibatkan unsur Karang Taruna Desa Senama Nenek, BPD, serta pemerintah desa setempat.
Kesepakatan lintas sektor tersebut menjadi wujud semangat gotong royong antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menjaga keberlangsungan infrastruktur publik yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Tapung Hulu.(Pajar Saragih)
