POTRET PARADOX PENDIDIKAN KAMPAR: Menakar Urgensi Negara Menyelamatkan Masa Depan Siswa UPT SDN 043 Danau Lancang

PENDIDIKAN91 Dilihat

Derapperistiwa.id | Kampar,

Dunia pendidikan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, kembali dihadapkan pada realitas empiris yang kontras dengan narasi besar pembangunan sumber daya manusia unggul. Alih-alih menikmati fasilitas belajar yang representatif sesuai mandat konstitusi, para siswa di UPT SDN 043 Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, justru harus berjibaku dengan ruang kelas yang berada dalam ambang batas kelayakan minimal.

L

 

Ironisnya, problem struktural terkait wajah buruk fasilitas pendidikan ini bukanlah fenomena baru yang luput dari radar birokrasi. Berdasarkan investigasi dan dokumentasi lapangan yang dihimpun media ini, kondisi memprihatinkan tersebut telah terekam sejak Agustus 2024. Namun, hingga penghujung tahun 2026, realitas di lapangan menunjukkan bahwa birokrasi seolah berjalan di tempat, terjebak dalam lingkaran administratif yang lamban, sementara para siswa terus menanggung risiko psikologis dan keselamatan di ruang-ruang kelas yang rapuh.

Gambar tersebut diambil awak media pada Agustus 2024

Berdasarkan tinjauan visual dan penuturan langsung di ruang-ruang belajar,seperti di ruang kelas III,tampak jelas bagaimana dinding papan yang mulai lapuk dan struktur bangunan yang uzur menjadi saksi bisu atas lambatnya instvensi negara. Ketika para siswa ditanya mengenai kondisi lokal tempat mereka menimba ilmu setiap hari, jawaban polos mereka mencerminkan ketidakberdayaan berbalut harapan besar agar negara segera menghadirkan gedung sekolah yang layak.

 

Secara yuridis, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan secara tegas mengamanatkan delapan standar nasional, di mana Standar Sarana dan Prasarana merupakan instrumen minimal yang mutlak dipenuhi oleh pemerintah daerah guna menjamin mutu proses pembelajaran. Pengabaian terhadap standar ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bentuk penggerusan hak konstitusional anak atas rasa aman dan nyaman dalam mengenyam pendidikan.

 

Menanggapi sorotan tajam publik dan media, Kepala UPT SD 043, Nella Gustika, S.Pd, memberikan penjelasan secara transparan. Ia menyatakan bahwa pihak sekolah tidak tinggal diam dan telah menempuh jalur administratif formal.

 

“Pihak sekolah sudah melaporkan secara resmi kondisi kerusakan bangunan ruang kelas tersebut kepada Plt Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga. Usulan kepada Plt Kepala Dinas diajukan tanggal 8 Oktober 2026. Tanggapan Kepala Dinas: akan dimasukkan untuk tahun anggaran 2027 dibangunkan RKB (Ruang Kelas Baru) 3 kelas,” ujar Nella Gustika saat dikonfirmasi pada (18/11/2026).

 

Kendati demikian, sambil menunggu janji birokrasi terealisasi pada tahun 2027, pihak sekolah mengaku hanya mampu melakukan langkah-langkah mitigasi darurat. Secara berkala, pihak sekolah mengecek dan mengganti bagian dinding papan yang lapuk, serta terus memotivasi para siswa untuk menjaga kebersihan di tengah keterbatasan fasilitas yang ada.

 

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kampar, Helmi, S.H., M.H., melalui Sekretaris Disdikpora Kampar, Zulkifli Yunus, menyampaikan apresiasi atas atensi kritis yang diberikan oleh insan pers terhadap pelayanan publik di sektor pendidikan.
Pihak Disdikpora berdalih bahwa pemenuhan sarana dan prasarana senantiasa disesuaikan dengan skala prioritas dan keterbatasan fiskal daerah. Kendati demikian, pihak dinas memastikan bahwa UPT SDN 043 Danau Lancang telah masuk dalam radar pemetaan.

 

“Tahun 2027 kita sudah memiliki data tentang kondisi jumlah satuan pendidikan yang memerlukan perhatian… UPT SDN 043 Danau Lancang merupakan salah satu sekolah yang sudah masuk dalam daftar sekolah yang menjadi sasaran untuk dilakukan revitalisasi, baik melalui APBD maupun peluang dari dana APBN,” ungkap Zulkifli Yunus.

 

Meski demikian, pihak Disdikpora juga mengingatkan pentingnya kepatuhan administratif dari pihak satuan pendidikan dalam menginput usulan melalui Musrenbang berjenjang (Desa hingga Kecamatan) serta memastikan data terekam dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), agar usulan rehabilitasi tidak mental di tengah jalan akibat kendala administratif.

PANDANGAN REDAKSI: Wajah Buruk Birokrasi Pendidikan dan Urgensi Intervensi Segera

Biarlah narasi birokrasi berdendang dengan dalih regulasi, perencanaan anggaran, dan mekanisasi SIPD, namun fakta empiris tidak dapat didistorsi: bahwa sejak Agustus 2024 hingga penghujung 2026, anak-anak bangsa di UPT SDN 043 Danau Lancang tetap dipaksa belajar di bawah bayang-bayang fasilitas yang jauh dari kata layak.
Menjadikan tahun 2027 sebagai garis waktu (timeline) perbaikan di saat kondisi fisik bangunan telah menjerit sejak bertahun-tahun sebelumnya adalah bentuk pengabaian terstruktur terhadap hak-hak dasar anak.

 

Alasan keterbatasan anggaran atau kelalaian administratif tingkat bawah tidak boleh dijadikan locus excusatio (alasan pembenar) untuk membiarkan mutu infrastruktur pendidikan terpuruk di bumi Kampar. Negara, melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, tidak boleh bersikap reaktif hanya ketika sorotan media atau viralitas publik mengintervensi kesadaran birokrat.

 

Oleh karena itu, redaksi mendesak secara tegas kepada Pemerintah Kabupaten Kampar dan Kementerian Pendidikan dasar dan Menengah Republik Indonesia untuk melakukan koreksi total serta mempercepat realisasi revitalisasi fisik di UPT SDN 043 Danau Lancang tanpa harus menunggu kalender anggaran tahun 2027 yang terlalu lama.

 

Pendidikan bukan sekadar angka-angka dalam laporan perencanaan fiskal, melainkan taruhan masa depan peradaban bangsa. Jika fasilitas dasar saja dibiarkan rapuh, maka jangan pernah bermimpi melahirkan generasi emas di atas fondasi infrastruktur yang keropos. Publik, melalui fungsi kontrol pers, akan terus mengawal janji-janji birokrasi ini hingga tuntas! (Pajar Saragih / Pimpinan Redaksi).

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *