DILEMA INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN KAMPAR: Kontradiksi Klaim Birokrasi, Usulan Sekolah, dan Bungkamnya Pemimpin Daerah

PENDIDIKAN74 Dilihat

Derapperistiwa.id | Kampar,

Persoalan kelayakan sarana dan prasarana pendidikan di daerah kerap menyingkap jurang antara idealisme kebijakan publik dan realitas empiris di lapangan. Di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, kondisi ruang kelas di UPT SDN 043 Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu, menjadi cerminan konkret bagaimana persoalan infrastruktur dasar masih bergulat dengan mekanisme birokrasi, keterbatasan fiskal, serta tingkat responsivitas pemangku kebijakan.

 

Upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi memunculkan kontradiksi pernyataan di internal jajaran terkait, sekaligus menyoroti sikap pimpinan daerah. Pernyataan yang disampaikan Sekretaris Disdikpora Kabupaten Kampar, Zulkifli Yunus, justru berbanding terbalik dengan hasil konfirmasi wartawan kepada Kepala UPT SD 043, Nella Gistika, S.Pd, yang menegaskan bahwa pihak sekolah sebenarnya telah melaporkan kondisi kerusakan dan mengajukan usulan pembangunan secara resmi. Di sisi lain, Wakil Bupati Kampar, Dr. Misharti, memilih bungkam ketika dimintai konfirmasi melalui pesan pribadi di aplikasi WhatsApp, meskipun indikator pesan menunjukkan tanda terbaca (centang biru).

Dalam keterangan resminya melalui pesan WhatsApp pribadi yang mewakili Kepala Disdikpora Kampar, Helmi, S.H., M.H., Sekretaris Disdikpora Kampar, Zulkifli Yunus, menguraikan rujukan regulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan, termasuk Standar Sarana dan Prasarana sebagai standar minimal penunjang kegiatan belajar mengajar.

 

Ia menjelaskan bahwa pemenuhan standar tersebut merupakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah sesuai skala prioritas akibat keterbatasan pengadaan sarana prasarana, serta menyebutkan bahwa UPT SDN 043 Danau Lancang masuk dalam daftar sasaran revitalisasi tahun 2027 melalui APBD maupun peluang dana APBN.

 

Namun, Zulkifli Yunus menyatakan bahwa berdasarkan laporan tim perencanaan, belum ditemukan adanya proposal dari pihak sekolah tersebut.

 

“Untuk sekolah kita UPT SDN 043 Danau Lancang, sesuai laporan tim perencanaan ditemukan belum ada proposal dari sekolah tersebut. Mari kita support untuk memasukkan laporan,” demikian pernyataan yang disampaikan Zulkifli Yunus.

 

Ia juga memaparkan bahwa usulan yang masuk akan dianalisis tingkat urgensinya untuk menentukan skala prioritas berdasarkan ketersediaan kebutuhan dan anggaran sebelum dimasukkan dalam tagging Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dinas, sembari mengingatkan pentingnya pemutakhiran data melalui Daposapras, usulan Musrenbang berjenjang, serta pencatatan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan hasil konfirmasi wartawan kepada Kepala UPT SD 043, Nella Gistika, S.Pd.

 

Menurut hasil konfirmasi tersebut, pihak sekolah telah melaporkan secara resmi kondisi kerusakan bangunan ruang kelas dan mengajukan permohonan usulan pembangunan kepada Plt Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga pada 8 Oktober 2026, dengan tanggapan bahwa usulan tersebut akan dimasukkan untuk tahun anggaran 2027 berupa pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) 3 kelas. Berikut kutipan pernyataan dari narasi konfirmasi tersebut:

 

“Wa’alaikum salam pak

Izin menanggapi ya pak🙏🏻

1. Pihak sekolah sudah melaporkan secara resmi kondisi kerusakan bangunan ruang kelas tersebut kepada Plt Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

2. Pihak sekolah sudah mengajukan permohonan usulan pembangunan kepada Dinas Dikpora guna mengatasi kondisi bangunan saat ini.

* Usulan kepada Plt Kepala Dinas diajukan tanggal 8 oktober 2026*

Tanggapan Kepala dinas: akan dimasukkan untuk tahun anggaran 2027 dibangunkan RKB 3 kelas.

3. Langkah pihak sekolah dlm memastikan keamanan dan kenyamanan siswa, secara berkala mengecek kondisi ruangan , jika ada dinding papan yang sudah lapuk, segera kami lakukan penggantian, dan tentunya guru selalu mengingatkan dan mengajak siswa-siswi menjaga kebersihan kelas tersebut”

 

Perbedaan klaim antara catatan tim perencanaan dinas dan pengakuan pihak sekolah mengenai pengajuan usulan pada 8 Oktober 2026 memperlihatkan adanya ketidaksinkronan komunikasi atau pendataan administrasi yang perlu segera diluruskan agar tidak merugikan satuan pendidikan.

 

Sementara itu, ketika redaksi berupaya meminta tanggapan dan sikap kepemimpinan daerah terkait urgensi perbaikan fasilitas pendidikan tersebut kepada Wakil Bupati Kampar, Dr. Misharti, melalui pesan pribadi di aplikasi WhatsApp, tidak ada balasan yang diberikan meski pesan telah terlihat berstatus terbaca (centang biru).

 

Sikap diam tersebut menjadi catatan tersendiri dalam kerja jurnalistik mengenai akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik, terlebih ketika menyangkut kebutuhan dasar pendidikan yang berdampak langsung pada peserta didik.

 

Kontradiksi informasi antara klaim belum adanya proposal dan pengajuan usulan oleh pihak sekolah, ditambah kebisuan pimpinan daerah saat dikonfirmasi, mempertegas perlunya tata kelola administrasi dan responsivitas kebijakan yang jauh lebih tertib dan transparan. Peserta didik tidak seharusnya menanggung ketidakpastian akibat perbedaan arsip atau alur koordinasi birokrasi.

 

Sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Kampar dan pemerintah pusat—melalui kementerian maupun lembaga terkait—serta transparansi dalam pemetaan dan penganggaran revitalisasi sarana prasarana pendidikan sangat mendesak dilakukan. Pengawalan publik dan kontrol sosial pers akan terus dilakukan agar komitmen pembenahan fasilitas belajar di UPT SDN 043 Danau Lancang tidak berhenti sebatas wacana. (Pajar Saragih).

Posting Terkait

Jangan Lewatkan