Derapperistiwa.id | Jakarta,
Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai langkah besar dalam dekolonisasi hukum di Indonesia. Meskipun telah disahkan, penting bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa aturan ini akan berlaku efektif secara penuh mulai Januari 2026.
Transisi selama tiga tahun ini dimaksudkan agar masyarakat, aparat penegak hukum, dan praktisi hukum dapat beradaptasi dengan sistem pemidanaan yang baru. Berikut adalah rangkuman poin-poin penting tindak pidana beserta ancaman sanksinya:
Daftar Tindak Pidana dan Ancaman Pidana Utama
Untuk mempermudah pemahaman, berikut adalah klasifikasi beberapa pasal penting dalam KUHP baru:
*”1. Kejahatan Terhadap Jiwa, Fisik, dan Kemerdekaan”*
Jenis Tindak Pidana Pasal Ancaman Maksimal
Pembunuhan Berencana 459 Hukuman Mati / Seumur Hidup / 20 Tahun
Pembunuhan 458 15 Tahun
Penculikan 450 12 Tahun
Penyanderaan 451 12 Tahun
Perkosaan 473 12 Tahun
Penganiayaan 466 2 Tahun 6 Bulan
Aborsi (Tanpa alasan medis/kedaruratan) 463 4 Tahun
*”2. Kejahatan Terhadap Harta Benda dan Penipuan”*
Jenis Tindak Pidana Pasal Ancaman Maksimal
Pencurian 476 5 Tahun
Pemerasan / Pengancaman 482 9 Tahun
Penggelapan 486 4 Tahun
Perbuatan Curang 492 4 Tahun
Ijazah Palsu 272 6 – 10 Tahun
Pemalsuan Surat 391 6 Tahun
Penadahan 591 4 Tahun
*”3. Kejahatan Khusus dan Integritas Negara”*
Jenis Tindak Pidana Pasal Ancaman Maksimal
Korupsi 603 2 hingga 20 Tahun
Pencucian Uang (TPPU) 607 15 Tahun
Narkotika 609 12 Tahun
Penyadapan 258 10 Tahun
*”4. Ketertiban Umum dan Asusila”*
Jenis Tindak Pidana Pasal Ancaman Maksimal
Berita Bohong (Hoax) 263 4 – 6 Tahun
Perjudian 426 9 Tahun
Pornografi 407 6 Bulan – 10 Tahun
Perzinaan 411 1 Tahun (Delik Aduan)
Kumpul Kebo (Cohabitation) 412 6 Bulan (Delik Aduan)
Fitnah 434 3 Tahun
*Poin Penting untuk Masyarakat*
Delik Aduan: Perlu diperhatikan bahwa untuk pasal-pasal tertentu seperti Perzinaan (Pasal 411) dan Kumpul Kebo (Pasal 412), proses hukum hanya bisa berjalan jika ada aduan dari pihak yang berhak (seperti suami, istri, orang tua, atau anak).
Masa Transisi: UU No. 1 Tahun 2023 menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial Belanda (WvS). Pemerintah mengimbau masyarakat untuk terus mempelajari aturan ini guna meningkatkan kesadaran hukum nasional.
Keadilan Restoratif: KUHP baru ini lebih menekankan pada keadilan korektif dan rehabilitatif, tidak hanya sekadar pembalasan melalui penjara.
Catatan Redaksi: Daftar di atas adalah ringkasan untuk tujuan edukasi. Detail spesifik mengenai unsur-unsur pidana dan pengecualian hukum dapat dilihat pada draf lengkap Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. (*)
