Tanpa Papan Informasi, Proyek Pembangunan di UPT SDN 015 Sumber Sari Tapung Hulu Diduga “Proyek Siluman”

PERISTIWA32 Dilihat

Derapperistiwa.id | Kampar,

Pengerjaan proyek fisik di lingkungan sekolah UPT SDN 015 Sumber Sari, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, menuai sorotan tajam. Berdasarkan pantauan lapangan pada Rabu (18/11/2026) siang, aktivitas konstruksi di sekolah tersebut tidak dilengkapi dengan Papan Informasi Proyek sebagaimana diwajibkan dalam aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

L

 

Kondisi di lokasi menunjukkan bahwa pekerjaan yang berlangsung diduga bukan sekadar rehabilitasi ringan bangunan lama, melainkan mengarah pada pembangunan struktur fisik baru. Selain terlihat rangka atap bangunan ruang kelas yang dibongkar dan dikerjakan ulang, di area sekitar juga ditemukan galian lubang pondasi lengkap dengan rangkaian besi tulangan cakar ayam (footplat) serta pengecoran dasar.

 

Ketiadaan papan nama proyek di area kerja membuat publik sulit mengetahui sumber anggaran (APBD atau APBN), nilai kontrak, volume pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan, hingga identitas kontraktor pelaksana serta konsultan pengawas. Situasi ini memicu dugaan kuat bahwa pengerjaan tersebut berjalan tanpa transparansi atau kerap disebut sebagai “proyek siluman”.

 

Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setiap pekerjaan fisik yang dibiayai oleh uang negara wajib memasang papan informasi proyek di lokasi pekerjaan sejak hari pertama dimulainya kegiatan.

 

Kewajiban tersebut diatur dalam sejumlah regulasi, di antaranya:

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP): Mengamanatkan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan dan menyampaikan informasi publik secara transparan, efektif, dan efisien, termasuk penggunaan anggaran negara/daerah agar dapat diawasi langsung oleh masyarakat.

• Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya (Perpres Nomor 12 Tahun 2021) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Menegaskan prinsip pengadaan yang wajib terbuka, transparan, dan akuntabel. Pemasangan papan nama proyek merupakan bagian dari standar operasional prosedur (SOP) dan kewajiban kontraktual penyedia jasa guna menjamin hak publik untuk mengetahui rincian pekerjaan.

 

• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung serta Permen PUPR terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi: Mewajibkan pelaksana konstruksi memasang papan nama proyek yang memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan, nilai kontrak, serta nama penyedia jasa dan pengawas sebagai bentuk pertanggungjawaban teknis dan administratif.

 

Guna menjaga keberimbangan berita, awak media berupaya mengonfirmasi perihal asal-usul proyek, sumber dana, serta pelaksana kegiatan tersebut kepada Kepala Sekolah UPT SDN 015 Sumber Sari, Ramlan, S.Pd.

 

Namun, saat dimintai keterangan, Ramlan enggan memberikan penjelasan terkait teknis maupun asal anggaran proyek di sekolah yang dipimpinnya tersebut. Ia hanya menyampaikan secara singkat bahwa dirinya sedang berada di Kantor Bappeda. Hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan keterangan resmi maupun klarifikasi lanjutan.

 

Publik dan elemen kontrol sosial di Kecamatan Tapung Hulu berharap Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kampar serta Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) segera turun ke lapangan untuk memeriksa legalitas, spesifikasi teknis, serta kepatuhan administrasi proyek di UPT SDN 015 Sumber Sari tersebut. (Pajar Saragih).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *